Ada Yang Subsidi Dan Mandiri Semoga Aja Harga Vaksin Covid Terjangkau Rakyat ..

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 itu salah satunya mengatur tentang batas atas harga vaksin dan harga pelayanan vaksinasi program Vaksin Gotong Royong ditentukan oleh Menteri Kesehatan. “Kementerian Kesehatan akan menerbitkan Permenkes terkait daripada harga vaksin gotong royong,” ujar Airlangga, Senin (3/5). Menurut dia, jika harga vaksinasi gotong royong terlalu mahal, hanya sedikit pengusaha yang akan membeli. Vaksin yang tidak terjual pun akhirnya justru dibeli masyarakat umum yang memiliki kemampuan finansial. Dengan besaran tersebut, Timboel menilai, akan ada banyak perusahaan yang enggan mengadakan vaksinasi gotong royong untuk karyawannya.

Harga vaksin mandiri

Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi dua, yaitu 32 juta warga Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara free of charge. Warga tersebut termasuk golongan tenaga kesehatan, pelayanan public, PBI dan kelompok masyarakat yang rentan terkena virus penyakit lainnya. Sementara itu, 75 juta warga harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Mengutip dari kontan.co.id, pemerintah sudah menyiapkan dua jalur program vaksinasi Covid-19. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit pada 24 Februari lalu, pemerintah resmi membolehkan vaksinasi mandiri.

Yang jelas, kata Shinta, harga tersebut masih dalam batasan perusahaan yang mau berpartisipasi. Namun, sesuai dengan Peraturan, rumah sakit tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin COVID-19, sehingga informasi tersebut ditarik kembali. Saat ini sudah ada beberapa pengusaha yang mendaftar, baik langsung ke pusat maupun ke daerah untuk bisa melakukan vaksin gotong royong.

Oleh karena itu diperlukan skema vaksinasi untuk menyesuaikan ketersediaan vaksin. “Harga yang ditetapkan pemerintah ini menurut hemat kami sudah perfect,” ujar Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (16/5). “Jadi pemerintah belum bisa menentukan harga batas atas dan bawah dari vaksin tersebut. Kalau sudah diajukan , kami akan melihat dan menentukan harganya berapa,” ujar Budi Gunadi. Untuk lokasinya, vaksinasi ini akan dilakukan di fasyankes milik BUMN atau swasta yang memenuhi syarat pelayanan yang diatur. BPKN, ucap Rizal merekomendasikan implementasi UU Kesehatan agar pemerintah harus mengambil tanggung jawab penuh atas jaminan kesehatan masyarakat.

“Saya juga mendesak pemerintah memastikan tidak ada calo atau spekulan vaksin Corona,” tukas Bamsoet. Bamsoet bilang, dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka 210 juta penduduk lainnya harus mengeluarkan biaya sendiri untuk vaksinasi Corona. Untuk yang mandiri, diharapkan tidak membebani masyarakat dan mudah didapat. “Untuk waktu vaksinasi juga belum bisa ditentukan, seiring dengan ketersediaan vaksin dan harganya itu semua masih nunggu kabar dari pemerintah,” tambah Shinta.

Erik