Kemenkes

Aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta anggota legislatif sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Hal ini tentu berbeda dengan program vaksinasi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Simak lebih lanjut perbedaanprogram vaksinasi gratis pemerintah dan vaksinasi gotong royong.

Kemenkes bersama seluruh jajaran kesehatan bertekad melakukan langkah ini hingga tuntas. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama semua pihak dan pengertian dari masyarakat untuk mengikuti dan mencatat dalam buku imunisasi anak. Pemberian imunisasi wajib yang diulang juga dapat dilakukan kepada anak yang diragukan menerima vaksin palsu atau tidak setelah dikonsultasikan kepada dokter anak. IDAI menyatakan pemberian imunisasi ulang jika ternyata sudah menerima yang benar, tidak menimbulkan overdosis dan tak memberikan dampak buruk bagi anak.

Namun sayang, program pemerintah yang begitu gencar untuk membantu serta memulihkan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, masih ada saja warga yang menolak pemberian vaksin. Bahkan, banyak pihak yang mempengaruhi masyarakat kalau vaksin itu memiliki efek samping berbahaya. Kelompok prioritas kelima adalah peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran sekitar 86 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 173 juta dosis. Dan kelompok keenam adalah masyarakat yang berusia tahun sebesar fifty seven orang dengan kebutuhan vaksin sekitar one hundred fifteen juta dosis. Adapun kelompok pertama yang diprioritaskan mendapat vaksinasi adalah, paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik sebanyak three,four juta orang dengan total kebutuhan 6,9 juta dosis.

Dengan tambahan vaksin tersebut, Menkes mengimbau masyarakat untuk segera mengikuti program vaksinasi agar terlindungi dari Covid-19 berikut varian barunya. Untuk mendukung program vaksinasi tersebut, pemerintah juga terus mengupayakan untuk mendatangkan vaksin baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Pemerintah telah mendatangkan three,8 juta vaksin AstraZeneca dan direncanakan akan datang lagi sebanyak 1,8 juta vaksin AstraZeneca sehingga totalnya ada 5,6 juta vaksin yang diperoleh dari skema multilateral tersebut. Masyarakat yang berusia tahun sebesar fifty seven orang dengan kebutuhan vaksin sekitar one hundred fifteen juta dosis. “Calon penerima vaksin akan menerima SMS notifikasi karena kita mengintegrasikan satu data untuk vaksinasi ini. Informasi satu data ini akan mencatat barcode dari jenis vaksin yang akan didapatkan setiap orang,” jelasnya. Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilaksanakan mulai thirteen Januari 2021.

Pemerintah tengah membahas rencana perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19. Salah satu perubahan yang akan dilakukan yakni penegasan terkait tanggung jawab pemerintah atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi virus corona yang dialami penerima vaksin. Para tenaga kesehatan juga dapat mengecek nama mereka di situs pedulilindungi.id. Jika belum terdaftar, sasaran diminta segera mengajukan program vaksinasi dengan mengirimkan data diri ke email Layanan ini bertujuan mempermudah penerima vaksinasi Covid-19 melakukan registrasi di mana pun.

Vaksin dari pemerintah

Pada saat itu, BPOM meminta barang sitaan kepada Bareskrim untuk diperiksa di laboratorium. Berdasarkan keterangan sementara Bareskrim, vaksin palsu diduga berisi cairan infus dan gentamycin. Menanggapi hal ini, lkatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan bahwa dampak vaksin palsu adalah tidak diperolehnya kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksin palsu yang diterima. Penyelidik Bareskrim menelusuri dari penjualan dan transaksi vaksin yang dicurigai palsu hingga penyisiran ke toko obat atau apotek yang melakukan penjualan.

Namun, perlu diingat juga bahwa masih dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi vaksin COVID-19 untuk bisa digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Suhu tempat penyimpanan vaksin tersebut juga harus selalu dijaga selama proses penyimpanan, pengiriman, hingga saat hendak diberikan ke masyarakat. Pengawasan mutu dan keamanan vaksin bukan hanya dari proses perizinan, tetapi juga pengawalan dan pengelolaan vaksin terkait penyimpanan dan pengiriman vaksin ke seluruh wilayah Indonesia. Pengiriman pertama vaksin via skema multilateral atau tahap keenam pengiriman vaksin Pemerintah Indonesia tersebut menyertakan vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi AstraZeneca. Sama dengan vaksinasi yang dijalankan pemerintah, setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik.

Namun, Ngabila mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan 5M meskipun sudah melakukan vaksinasi. 5M tersebut mencakup memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di beberapa lokasi tersebut dilakukan sesuai prosedur dari pemerintah agar menghindari terjadinya outbreak.

Adanya waste style dalam proses produksi bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi memang lumrah. Sehingga tidak aneh apabila jumlah bahan baku yang masuk dan jumlah vaksin yang diproduksi berkurang beberapa persen. Dia mengatakan hanya saja untuk vaksinasi Covid-19 ini jumlahnya memang jauh lebih besar, tantangannya mungkin ada di kapasitas rantai pasokan dingin di fasilitas pelayanan Kesehatan. “Datangnya 16 juta dosis hari ini akan memperpanjang proses produksi vaksin COVID-19 ini nanti,” ujar Bambang. Dipaparkannya, vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang spesifik atas suatu penyakit. Bila vaksinasi berhasil dilakukan, maka individu sehat, keluarga sehat, tatanan masyarakat sehat, maka produktivitas akan meningkat.

Erik